Posted in Esai, Perpajakan, PKN STAN

Penyebab, Dasar, dan Efektivitas Penagihan Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Alur Penagihan Pajak

Penagihan pajak dimulai dengan diterbitkannya Surat Teguran atau surat peringatan lain tujuh hari setelah jatuh tempo pelunasan utang pajak yang tertera dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau surat ketetapan lain. Jika Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam waktu dua puluh satu hari setelah diterbitkan Surat Teguran atau surat peringatan lain, Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Paksa.

Selain untuk menindaklanjuti penerbitan Surat Teguran atau surat peringatan lain, penerbitan Surat Paksa dapat dilakukan untuk menindaklanjuti penagihan seketika dan sekaligus atau pelanggaran ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.

Surat Paksa yang telah diterbitkan harus dilunasi oleh Penanggung Pajak dalam waktu dua kali dua puluh empat jam. Jika dalam jangka waktu tersebut utang pajak tidak dilunasi, Direktorat Jenderal Pajak berhak menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Penyitaan dilakukan untuk menguasai barang milik Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan pelunasan utang pajak.

Setelah penyitaan, alur berikutnya adalah pengumuman lelang yang dilaksanakan paling lambat empat belas hari setelah penyitaan. Kemudian ada pelaksanaan lelang yang dilaksanakan paling lambat empat belas hari setelah pengumuman lelang.  Continue reading “Penyebab, Dasar, dan Efektivitas Penagihan Pajak”