Posted in Esai, Perpajakan, PKN STAN

Penyebab, Dasar, dan Efektivitas Penagihan Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Alur Penagihan Pajak

Penagihan pajak dimulai dengan diterbitkannya Surat Teguran atau surat peringatan lain tujuh hari setelah jatuh tempo pelunasan utang pajak yang tertera dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau surat ketetapan lain. Jika Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam waktu dua puluh satu hari setelah diterbitkan Surat Teguran atau surat peringatan lain, Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Paksa.

Selain untuk menindaklanjuti penerbitan Surat Teguran atau surat peringatan lain, penerbitan Surat Paksa dapat dilakukan untuk menindaklanjuti penagihan seketika dan sekaligus atau pelanggaran ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.

Surat Paksa yang telah diterbitkan harus dilunasi oleh Penanggung Pajak dalam waktu dua kali dua puluh empat jam. Jika dalam jangka waktu tersebut utang pajak tidak dilunasi, Direktorat Jenderal Pajak berhak menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Penyitaan dilakukan untuk menguasai barang milik Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan pelunasan utang pajak.

Setelah penyitaan, alur berikutnya adalah pengumuman lelang yang dilaksanakan paling lambat empat belas hari setelah penyitaan. Kemudian ada pelaksanaan lelang yang dilaksanakan paling lambat empat belas hari setelah pengumuman lelang. 

Penagihan Pajak: Kasus Khusus

Terkadang ada kasus-kasus tertentu yang terjadi dalam proses penagihan pajak. Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan beberapa langkah dalam menangani kasus-kasus yang tidak dapat dilaksanakan penagihan pajak sesuai alur normal. Langkah-langkah tersebut adalah melakukan penagihan seketika dan sekaligus, melaksanakan pencegahan, dan melaksanakan penyanderaan.

Pada dasarnya, penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tangga jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak. Penagihan seketika dan sekaligus diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 85/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila:

  1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
  2. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai;
  3. Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
  4. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Untuk melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Selain melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, Direktorat Jenderal Pajak juga memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak. Untuk melakukan pencegahan dan/atau penyanderaan, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yakni syarat kuantitatif dan syarat kualitatif. Syarat kuantitatif berupa utang pajak minimal seratus juta rupiah dan syarat kualitatif berupa itikad tidak baik yang dimiliki Penanggung Pajak.

Itikad tidak baik tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam KEP 218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera, yakni:

  1. Penanggung Pajak tidak merespon imbauan untuk melunasi utang pajak;
  2. Penanggung Pajak tidak menjelaskan atau tidak bersedia melunai utang pajak, baik sekaligus maupun angsuran;
  3. Penanggung Pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untuk elunasi utang pajak;
  4. Penganggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
  5. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
  6. Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.

Selain harus memenuhi syarat-syarat tertentu, pencegahan dan penyanderaan hanya dapat dilakukan setelah mengantongi izin dari Menteri Keuangan. Pencegahan atau penyanderaan tidak menghapus utang pajak dan dilakukan untuk memaksa Penanggung Pajak supaya melunasi utang pajaknya.

Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Paksa

Direktorat Jenderal Pajak selalu menetapkan target pencairan piutang pajak setiap tahun. Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015, target pencairan piutang pajak adalah Rp20 triliun dan realisasi pencairannya hanya Rp13,6 triliun. Ini berarti tingkat realisasi pencairan piutang pajak pada 2015 hanya 69,8%. Pencairan tersebut mencakup pencairan piutang melalui Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pelelangan, pemblokiran, pencegahan, dan penyanderaan.

Efektif atau tidaknya penagihan pajak melalui Surat Paksa sangat menentukan efektivitas siklus penagihan pajak secara keseluruhan. Bila penerbitan Surat Paksa tidak efektif, siklus penagihan pajak akan menjadi semakin panjang. Tentu hal tersebut akan berimbas pada makin banyaknya waktu yang dibutuhkan dalam proses pencairan piutang pajak serta menambah biaya penagihan.

Untuk mengetahui efektivitas penerbitan Surat Paksa, penulis telah menghimpun sejumlah data mengenai jumlah penerbitan dan pencairan Surat Paksa dari beberapa Kantor Pelayanan Pajak.

efektivitas1efektivitas2

Berdasarkan data-data di atas, dapat disimpulkan dua hal, yakni (1) tingkat efektivitas penagihan pajak melalui Surat Paksa berbeda-beda di setiap Kantor Pelayanan Pajak dan (2) penerbitan Surat Paksa belum seratus persen efektif.

Rendahnya efektivitas penagihan pajak melalui Surat Paksa dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

  1. rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
  2. kurangnya pemahaman terhadap sistem dan peraturan perpajakan di Indonesia;
  3. terbatasnya fasilitas perpajakan di beberapa daerah;
  4. pandangan negatif terhadap pemerintah dan aparat perpajakan; dan
  5. faktor ekonomi.

Untuk meningkatkan efektivitas penagihan pajak melalui Surat Paksa, Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan perbaikan internal dan eksternal. Perbaikan internal dapat berupa transformasi pegawai pajak supaya Direktorat Jenderal Pajak memiliki citra yang baik di mata masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat meningkat. Sementara itu, perbaikan eksternal dapat berupa peningkatan frekuensi pelaksanaan sosialisasi peraturan perpajakan, peningkatan kualitas fasilitas perpajakan, dan peningkatan kualitas peraturan perpajakan yang adil bagi masyarakat.

 

 

[repost tugas mata kuliah Penagihan dan Sengketa Pajak]

Advertisements

Author:

introvert, author, pluviophile.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s