Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Paksa

Direktorat Jenderal Pajak selalu menetapkan target pencairan piutang pajak setiap tahun. Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015, target pencairan piutang pajak adalah Rp20 triliun dan realisasi pencairannya hanya Rp13,6 triliun. Ini berarti tingkat realisasi pencairan piutang pajak pada 2015 hanya 69,8%. Pencairan tersebut mencakup pencairan piutang melalui Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pelelangan, pemblokiran, pencegahan, dan penyanderaan.

Efektif atau tidaknya penagihan pajak melalui Surat Paksa sangat menentukan efektivitas siklus penagihan pajak secara keseluruhan. Bila penerbitan Surat Paksa tidak efektif, siklus penagihan pajak akan menjadi semakin panjang. Tentu hal tersebut akan berimbas pada makin banyaknya waktu yang dibutuhkan dalam proses pencairan piutang pajak serta menambah biaya penagihan.

Untuk mengetahui efektivitas penerbitan Surat Paksa, penulis telah menghimpun sejumlah data mengenai jumlah penerbitan dan pencairan Surat Paksa dari beberapa Kantor Pelayanan Pajak.

efektivitas1efektivitas2

Berdasarkan data-data di atas, dapat disimpulkan dua hal, yakni (1) tingkat efektivitas penagihan pajak melalui Surat Paksa berbeda-beda di setiap Kantor Pelayanan Pajak dan (2) penerbitan Surat Paksa belum seratus persen efektif.

Rendahnya efektivitas penagihan pajak melalui Surat Paksa dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

  1. rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
  2. kurangnya pemahaman terhadap sistem dan peraturan perpajakan di Indonesia;
  3. terbatasnya fasilitas perpajakan di beberapa daerah;
  4. pandangan negatif terhadap pemerintah dan aparat perpajakan; dan
  5. faktor ekonomi.

Untuk meningkatkan efektivitas penagihan pajak melalui Surat Paksa, Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan perbaikan internal dan eksternal. Perbaikan internal dapat berupa transformasi pegawai pajak supaya Direktorat Jenderal Pajak memiliki citra yang baik di mata masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat meningkat. Sementara itu, perbaikan eksternal dapat berupa peningkatan frekuensi pelaksanaan sosialisasi peraturan perpajakan, peningkatan kualitas fasilitas perpajakan, dan peningkatan kualitas peraturan perpajakan yang adil bagi masyarakat.

 

 

[repost tugas mata kuliah Penagihan dan Sengketa Pajak]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s