Posted in Perpajakan

Menyoal Pajak untuk Penulis

Beberapa hari belakangan, netizen ramai-ramai membicarakan soal pajak untuk profesi penulis. Pemicunya adalah tulisan Tere Liye yang isinya mengeluhkan pajak royalti yang dianggapnya terlalu tinggi, lalu netizen banyak yang merespon. Sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberikan klarifikasi dan penjelasan melalui situs pajak.go.id dan akun twitter resmi DJP (@DitjenPajakRI), tetapi tampaknya banyak netizen yang belum mengerti aspek perpajakan untuk penulis secara utuh.

DJCpW72VAAEsQ7m

Lalu, bagaimana aspek perpajakan untuk penulis yang sebenarnya? 

Ketika seorang penulis mendapat royalti dari sebuah penerbit, maka penerbit tersebut wajib memotong pajak sesuai dengan Pasal 23 Undang-undang PPh (mulai dari sini kita sebut dengan PPh 23) yang tarifnya adalah 15%. Misalkan pada Januari 2016 penulis A berhasil menjual 10.000 buku dengan harga tiap bukunya Rp50.000. Sesuai dengan kontrak, penerbit memberikan royalti 10% dari buku yang berhasil dijual. Maka, A mendapatkan royalti sebesar Rp50.000.000 (1.000 x Rp50.000 x 10%). Atas royalti yang diterima penerbit wajib memotong PPh 23 sebesar 15% dari royalti, yakni Rp7.500.000 (15% x Rp5.000.000). Penerbit akan memberikan bukti potong PPh 23 kepada A sehingga A dapat mengkreditkan pajak tersebut dalam SPT Tahunan miliknya.

Anggaplah A terus menjual 1.000 buku tiap bulannya hingga 31 Desember 2016. Itu artinya A mendapatkan royalti sebanyak Rp600.000.000 sepanjang tahun 2016 dan penerbit telah memotong PPh 23 sebesar Rp90.000.000. Di akhir tahun pajak, A wajib menghitung kembali pajak yang terutang. Pertama-tama, A menghitung penghasilan neto-nya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau NPPN.

Pengunaan NPPN diatur dalam PER-17/PJ/2015 dengan syarat memiliki penghasilan bruto kurang dari 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun. Karena penghasilan A dalam satu tahun adalah Rp60 juta, maka ia berhak menggunakan NPPN. Sebenarnya masih ada satu metode lain untuk menghitung penghasilan neto, yakni dengan melakukan pembukuan. Tetapi, kita bahas lain kali saja.

Sesuai dengan PER-17, penulis dikategorikan sebagai pekerja seni dengan besaran norma 50%. A lalu menemukan bahwa penghasilan netonya adalah Rp300.000.000 (50% x Rp600.000.000). Berhubung A adalah singel dan tidak memiliki tanggungan, maka statusnya adalah TK/0 (tidak kawin dengan tanggungan nol) sehingga Penghasilan Tidak Kena Pajak-nya adalah Rp54.000.000.

Kemudian, A menghitung Penghasilan Kena Pajak. PKP inilah yang nantinya akan dikenai pajak sesuai Pasal 17 UU PPh. Ternyata PKP A adalah sebesar Rp246.000.000 (Rp300.000.000 – 54.000.000).

Dengan demikian PPh yang terutang adalah:
5% x Rp50.000.000           = Rp2.500.000
15% x Rp196.000               = Rp29.400.000
Total PPh terutang          = Rp31.900.000

20170909_112357-1
Alur penghitungan PPh

Sebelumnya, pihak penerbit telah memotong PPh 23 atas royalti yang diterima A. Dengan berbekal bukti potong PPh 23, A dapat mengkreditkan PPh 23 tersebut ke SPT Tahunan miliknya.

Berdasarkan SPT Tahunan yang telah diisi, ternyata terdapat lebih bayar seperti yang telah ditandai pada gambar. Terdapat 4 opsi untuk menindaklanjuti lebih bayar tersebut, yakni:

  • Direstitusikan
  • Diperhitungkan sebagai utang pajak
  • Dikembalikan dengan SKPPKP Pasal 17C (WP dengan Kriteria Tertentu)
  • Dikembalikan dengan SKPPKP Pasal 17D (WP dengan Persyaratan Tertentu)

ilustrasi-spt2

Meskipun ada empat opsi, secara garis besar ada dua pilihan: meminta pengembalian lebih bayar (restitusi) atau memperhitungkan lebih bayar sebagai utang pajak untuk Tahun Pajak berikutnya.

Saya rasa, inilah permasalahan yang dihadapi orang-orang yang hanya memiliki penghasilan dari menulis: selisih lebih bayar yang sangat tinggi. Meskipun lebih bayar tersebut dapat direstitusikan, jika selisihnya mencapai dua kali lipat dari pajak yang seharusnya terutang, tentu ini membuat para penulis merasa tarif pajak atas royalti terlalu tinggi.

Beberapa orang menyerukan penurunan tarif pajak atas royalti. Karena tarif pajak atas royalti tercantum dalam UU PPh, yang dapat melakukan revisi tersebut adalah DPR. DJP sendiri telah melempar wacana revisi undang-undang perpajakan (KUP, PPh, PPN) dan sedang berusaha supaya wacana revisi tersebut masuk ke prolegnas sejak 2016.

Dari siaran pers yang telah diterbitkan, DJP berkomitmen untuk terbuka atas setiap kritik dan saran yang ada. Saya hanya dapat berharap ini dapat menjadi momentum bagi DJP untuk memulai reformasi sistem perpajakan di Indonesia.

Advertisements

Author:

introvert, author, pluviophile.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s