Sistem Perpajakan Indonesia

Akhir-akhir ini publik sedang ramai membicarakan tentang pajak. Sebagai salah satu orang yang sering mengamati situasi di media sosial, saya mendapatkan fakta bahwa masih banyak orang yang belum memahami sistem perpajakan di Indonesia. Oleh karenanya, saya tertarik untuk membuat suatu seri perpajakan di blog ini dan postingan ini adalah pengantarnya sebelum kita melangkah lebih jauh.

Apa itu Pajak?

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 (untuk selanjutnya kita sebut UU KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ringkasnya, pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa. Imbalan dari membayar pajak sendiri tidak didapatkan secara langsung, melainkan lewat penggunaan pajak seperti pembangunan jalan raya, perbaikan jembatan, subsidi BBM, dan berbagai fasilitas lain yang disediakan oleh pemerintah. 

Untuk apa kita membayar Pajak?

Pajak memiliki porsi terbesar dalam menyumbang pendapatan negara. Umumnya 70 hingga 80% pendapatan negara disumbang oleh pajak. Untuk APBN 2016 sendiri, pajak menyumbang sekitar 74,6%.

apbn 2016 2

Pendapatan negara tersebut lantas digunakan untuk belanja negara, seperti belanja kementerian dan lembaga, belanja nonkementerian, transfer daerah, dan dana desa.

belanja negara 2

Jika pajak dihapuskan, maka negara akan kehilangan hingga 1.360 triliun rupiah. Dengan hanya berbekal pendapatan sebesar 400 triliun, kira-kira apa saja yang dapat dilakukan pemerintah?

Sistem Self-assessment

Indonesia menggunakan prinsip self-assessment dalam perpajakannya. Apa sih self-assessment itu?

Pada intinya self-assessment mewajibkan setiap Wajib Pajak untuk mandiri dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, mulai dari daftar NPWP sendiri, menghitung pajak terutang sendiri, menyetor pajak sendiri, hingga melaporkan SPT. Direktorat Jenderal Pajak hanya bertugas dalam melakukan pembinaan atau penyuluhan pajak, pelayanan, dan pengawasan.

“Kalau gak tau apa-apa soal pajak gimana dong?”

Jika ingin tahu lebih banyak tentang pajak, kita bisa bertanya pada Account Representative (AR) di KPP tempat kita terdaftar. AR sendiri adalah petugas pajak yang berfungsi layaknya konsultan pajak pribadi bagi Wajib Pajak. Selain bertanya pada AR, kita juga dapat menghubungi kring pajak di 1500200 atau lewat akun twitter resmi @kring_pajak. Aktif mengikuti penyuluhan pajak yang dilakukan KPP juga dapat menambah pengetahuan kita tentang pajak. Bahkan ada juga KPP yang menyelenggarakan bimbingan khusus dalam pengisian SPT, misalnya KPP Pratama Purwokerto.

Jenis Pajak

Pajak dibagi menjadi dua jenis, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat diurus oleh Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan pajak daerah, seperti namanya, diurus oleh pemerintah daerah provinsi/kota/kabupaten.

Yang termasuk pajak pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, dan PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB P3).

Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi misalnya pajak rokok, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Sedangkan pajak kabupaten/kota misalnya pajak restoran, pajak reklame, dan pajak hotel.

DD3ANbhUMAESEYC

Menjadi Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar, pemotong, dan pemungut pajak. Menjadi Wajib Pajak sangatlah mudah. Kita hanya perlu mendaftarkan diri di KPP tempat tinggal atau usaha untuk mendapatkan NPWP.

Banyak kemudahan yang dimiliki jika kita memiliki NPWP, lho. Salah satunya adalah pengenaan tarif pajak normal. Bagi yang tidak memiliki NPWP, mereka akan dikenakan tarif pajak lebih tinggi 100% atau dua kali lipat. Selain itu, Wajib Pajak yang telah terdaftar memiliki hak-hak dalam perpajakan, seperti:

  • Hak atas kelebihan pembayaran pajak
  • Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran
  • Hak untuk penundaan pelaporan SPT Tahunan
  • Hak untuk pengurangan PPh Pasal 25
  • Hak untuk pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
  • Hak untuk pembebasan pajak
  • Dan lain-lain
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s