Seri PPh: Subjek Pajak

Sebagai salah satu follower @DitjenPajakRI di Twitter, terkadang saya dibuat gemas oleh komentar-komentar netizen terkait perpajakan. Rupanya masih banyak yang belum mengerti aspek perpajakan, terutama Pajak Penghasilan alias PPh. Karena hal inilah saya membuat postingan khusus yang membahas tentang pengantar PPh. Untuk artikel kali ini, saya akan membahas tentang pengantar PPh dan subjek pajak.

Apa itu PPh?

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada Orang Pribadi atau Badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu Tahun Pajak. Yang termasuk penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan bentuk apapun juga.

Intinya, setiap penghasilan yang digunakan untuk konsumsi atau dapat menambah kekayaan Wajib Pajak dikenai PPh (kecuali bila diatur sebaliknya). Ruang lingkup PPh meliputi semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dari dalam maupun luar negeri (world wide income). Tetapi, ada perbedaan pemajakan antara Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.

Subjek Pajak

Menurut Mansury, subjek pajak adalah subjek hukum yang oleh Undang-undang diberi kewajiban perpajakan. Mudahnya, subjek pajak adalah orang-orang harus membayar pajak, memotong/memungut pajak, menyetor pajak, dan melaporkan SPT.

Yang termasuk subjek pajak menurut Pasal 2 (1) UU PPh adalah Orang Pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). 

Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal/berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

Seseorang dikategorikan menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN) apabila:

  • tinggal di Indonesia;
  • berada di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau gampangnya berada di Indonesia selama lebih dari setengah tahun berturut-turut maupun tidak; atau
  • berada di Indonesia dalam satu tahun pajak dan berniat tinggal di Indonesia.

Sebaliknya, seseorang termasuk subjek pajak luar negeri (SPLN) apabila:

  • tidak bertempat tinggal di Indonesia; atau
  • berada di Indonesia selama kurang dari 183 hari dalam 12 bulan atau berada di Indonesia selama kurang dari setengah tahun.

Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari contoh kasus berikut ini.

  1. Wati adalah seorang guru SMP yang tinggal di Kedungbanteng, Kabupaten Tegal. → SPDN
  2. Kiki bekerja dan bertempat tinggal di Hong Kong sebagai seorang TKI. → SPLN
  3. Jackie Chan berada di Indonesia selama 7 bulan untuk mengikuti syuting film terbarunya. → SPDN
  4. Edward Cullen adalah WN Amerika Serikat yang sedang berlibur di Bali selama satu minggu. → SPLN
  5. Ana adalah seorang model yang tinggal di Jakarta sesuai dengan alamat di KTP-nya. Suatu hari, Ana dikontrak oleh agensi model Singapura untuk bekerja di Singapura dengan lama kontrak 2 tahun. → perubahan status dari SPDN menjadi SPLN
  6. Jim Gordon adalah seorang teknisi yang dikontrak oleh perusahaan di Indonesia selama lima bulan untuk menangani permasalahan server perusahaan tersebut. Ketika kontrak kerja mendekati masa akhir, perusahaan memperpanjang kontrak tersebut menjadi sembilan bulan. → perubahan status dari SPLN menjadi SPDN

Warisan yang belum terbagi

Ketika ada seorang Wajib Pajak yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan, maka warisan tersebut menggantikan Wajib Pajak sebagai subjek pajak dengan menggunakan NPWP Wajib Pajak yang meninggal tersebut. Nantinya ahli waris dapat membayar, menyetor, serta melaporkan pajak penghasilan tersebut. Inilah yang disebut dengan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Contoh Kasus: Nyonya Silvi adalah seorang pengusaha toko roti. Ia selalu taat membayar dan melaporkan pajak penghasilan dari toko rotinya. Pada 26 Juni 2016, Nyonya Silvi wafat dan meninggalkan tiga anaknya sebagai ahli waris. Ketiga anaknya menghitung warisan peninggalan Nyonya Silvi dan menemukan bahwa Nyonya Silvi meninggalkan toko rotinya, dua motor, dan sebuah mobil. Meski Nyonya Silvi telah wafat, toko roti miliknya tetap berjalan dengan diawasi oleh anak sulungnya dan mobil Nyonya Silvi telah disewakan beberapa kali.

Pada 19 Maret 2017 barulah diadakan pembagian warisan. Selama 26 Juni 2016 hingga 18 Maret 2017, warisan yang ada menggantikan Nyonya Silvi sebagai subjek pajak. Ahli waris tetap menyetor dan melaporkan pajak penghasilan atas penghasilan dari toko roti dan sewa mobil dengan menggunakan NPWP Nyonya Silvi. Setelah warisan telah dibagi pada 19 Maret 2017, ahli waris dapat mengajukan penghapusan NPWP Nyonya Silvi ke KPP tempat Nyonya Silvi terdaftar.

Badan

Badan adalah kumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik melakukan yang usaha atau tidak. Yang termasuk badan antara lain: PT, CV, BUMN/ BUMD, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, Lembaga, dan bentuk badan lainnya.

Badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan mendapatkan fasilitas perpajakan berupa pengecualian pengenaan pajak.

Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Dalam Pasal 2 ayat (5) UU PPh, bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh:

  • orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
  • orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; dan
  • badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Ringkasnya, BUT adalah bentuk usaha yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri (SPLN), baik orang pribadi maupun badan, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT dapat berbentuk cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, proyek konstruksi, pabrik, dan lain-lain.

Contoh BUT antara lain:

  1. PT Coca Cola Amatil Indonesia yang merupakan cabang dari Coca Cola Company asal Amerika Serikat
  2. Agen asuransi Allianz
  3. Tender proyek yang dimenangkan oleh perusahaan konstruksi asing
  4. Kantor perwakilan Bank of India di Jakarta

Kewajiban perpajakan BUT disamakan seperti kewajiban perpajakan WP Badan dalam negeri. Perbedaaanya terjadi apabila laba setelah pajak dari suatu BUT dikirim keluar negeri maka akan dikenakan PPh Pasal 26 (branch profit tax). Namun, apabila laba setelah pajak tersebut ditanamkan kembali di Indonesia dalam bentuk pendirian PT, maka tidak dikenakan PPh Pasal 26.

SPDN vs. SPLN

Terdapat perbedaan kewajiban perpajakan antara subjek pajak dalam negeri dengan subjek pajak luar negeri seperti yang digambarkan dalam tabel berikut ini.

Aspek SPDN SPLN
Objek pajak Penghasilan dari dalam dan luar Indonesia Penghasilan dari luar Indonesia
Penghitungan pajak Menggunakan penghasilan netto Menggunakan penghasilan bruto
Tarif pajak PPh Pasal 17 (tarif umum) PPh Pasal 26 (tarif sepadan)
Pelaporan SPT Wajib melaporkan Tidak wajib melaporkan

Saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak

Orang pribadi dalam negeri

Mulai: saat dilahirkan atau saat berada/tinggal di Indonesia

Berakhir: saat meninggal dunia

Warisan yang belum terbagi

Mulai: saat timbulnya warisan

Berakhir: saat warisan selesai dibagikan

Badan

Mulai: saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia

Berakhir: saat dibubarkan atau tidak berkedudukan di Indonesia

Orang pribadi luar negeri

Mulai: saat menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia

Berakhir: saat tidak lagi menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia

BUT

Mulai: saat melakukan usaha/kegiatan di Indonesia

Berakhir: saat tidak lagi menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia

Pengecualian Subjek Pajak

Yang tidak termasuk subjek pajak:

  1. Kantor perwakilan negara asing.
  2. Pejabat perwakilan diplomatik , dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat: (1) bukan WNI, (2) tidak menerima penghasilan lain di luar jabatannya, dan (3) negara yang bersangkutan memberi perlakuan timbal balik.
  3. Organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat: (1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, (2) tidak menjalankan usaha, dan (3) kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota.
  4. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat: (1) bukan WNI dan (2) tidak menjalankan usaha lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

Pengecualian tidak berlaku saat subjek tersebut memperoleh penghasilan di luar jabatannya atau mereka adalah WNI.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s