Posted in Perpajakan

Sistem Perpajakan Indonesia

Akhir-akhir ini publik sedang ramai membicarakan tentang pajak. Sebagai salah satu orang yang sering mengamati situasi di media sosial, saya mendapatkan fakta bahwa masih banyak orang yang belum memahami sistem perpajakan di Indonesia. Oleh karenanya, saya tertarik untuk membuat suatu seri perpajakan di blog ini dan postingan ini adalah pengantarnya sebelum kita melangkah lebih jauh.

Apa itu Pajak?

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 (untuk selanjutnya kita sebut UU KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ringkasnya, pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa. Imbalan dari membayar pajak sendiri tidak didapatkan secara langsung, melainkan lewat penggunaan pajak seperti pembangunan jalan raya, perbaikan jembatan, subsidi BBM, dan berbagai fasilitas lain yang disediakan oleh pemerintah.  Continue reading “Sistem Perpajakan Indonesia”

Advertisements
Posted in Perpajakan

Menyoal Pajak untuk Penulis

Beberapa hari belakangan, netizen ramai-ramai membicarakan soal pajak untuk profesi penulis. Pemicunya adalah tulisan Tere Liye yang isinya mengeluhkan pajak royalti yang dianggapnya terlalu tinggi, lalu netizen banyak yang merespon. Sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberikan klarifikasi dan penjelasan melalui situs pajak.go.id dan akun twitter resmi DJP (@DitjenPajakRI), tetapi tampaknya banyak netizen yang belum mengerti aspek perpajakan untuk penulis secara utuh.

DJCpW72VAAEsQ7m

Lalu, bagaimana aspek perpajakan untuk penulis yang sebenarnya?  Continue reading “Menyoal Pajak untuk Penulis”

Posted in Esai, Perpajakan, PKN STAN

Penyebab, Dasar, dan Efektivitas Penagihan Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Alur Penagihan Pajak

Penagihan pajak dimulai dengan diterbitkannya Surat Teguran atau surat peringatan lain tujuh hari setelah jatuh tempo pelunasan utang pajak yang tertera dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau surat ketetapan lain. Jika Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam waktu dua puluh satu hari setelah diterbitkan Surat Teguran atau surat peringatan lain, Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Paksa.

Selain untuk menindaklanjuti penerbitan Surat Teguran atau surat peringatan lain, penerbitan Surat Paksa dapat dilakukan untuk menindaklanjuti penagihan seketika dan sekaligus atau pelanggaran ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.

Surat Paksa yang telah diterbitkan harus dilunasi oleh Penanggung Pajak dalam waktu dua kali dua puluh empat jam. Jika dalam jangka waktu tersebut utang pajak tidak dilunasi, Direktorat Jenderal Pajak berhak menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Penyitaan dilakukan untuk menguasai barang milik Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan pelunasan utang pajak.

Setelah penyitaan, alur berikutnya adalah pengumuman lelang yang dilaksanakan paling lambat empat belas hari setelah penyitaan. Kemudian ada pelaksanaan lelang yang dilaksanakan paling lambat empat belas hari setelah pengumuman lelang.  Continue reading “Penyebab, Dasar, dan Efektivitas Penagihan Pajak”