Seri PPh: Subjek Pajak

Sebagai salah satu follower @DitjenPajakRI di Twitter, terkadang saya dibuat gemas oleh komentar-komentar netizen terkait perpajakan. Rupanya masih banyak yang belum mengerti aspek perpajakan, terutama Pajak Penghasilan alias PPh. Karena hal inilah saya membuat postingan khusus yang membahas tentang pengantar PPh. Untuk artikel kali ini, saya akan membahas tentang pengantar PPh dan subjek pajak.

Apa itu PPh?

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada Orang Pribadi atau Badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu Tahun Pajak. Yang termasuk penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan bentuk apapun juga.

Intinya, setiap penghasilan yang digunakan untuk konsumsi atau dapat menambah kekayaan Wajib Pajak dikenai PPh (kecuali bila diatur sebaliknya). Ruang lingkup PPh meliputi semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dari dalam maupun luar negeri (world wide income). Tetapi, ada perbedaan pemajakan antara Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.

Subjek Pajak

Menurut Mansury, subjek pajak adalah subjek hukum yang oleh Undang-undang diberi kewajiban perpajakan. Mudahnya, subjek pajak adalah orang-orang harus membayar pajak, memotong/memungut pajak, menyetor pajak, dan melaporkan SPT.

Yang termasuk subjek pajak menurut Pasal 2 (1) UU PPh adalah Orang Pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).  Continue reading “Seri PPh: Subjek Pajak”

Advertisements

Sistem Perpajakan Indonesia

Akhir-akhir ini publik sedang ramai membicarakan tentang pajak. Sebagai salah satu orang yang sering mengamati situasi di media sosial, saya mendapatkan fakta bahwa masih banyak orang yang belum memahami sistem perpajakan di Indonesia. Oleh karenanya, saya tertarik untuk membuat suatu seri perpajakan di blog ini dan postingan ini adalah pengantarnya sebelum kita melangkah lebih jauh.

Apa itu Pajak?

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 (untuk selanjutnya kita sebut UU KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ringkasnya, pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa. Imbalan dari membayar pajak sendiri tidak didapatkan secara langsung, melainkan lewat penggunaan pajak seperti pembangunan jalan raya, perbaikan jembatan, subsidi BBM, dan berbagai fasilitas lain yang disediakan oleh pemerintah.  Continue reading “Sistem Perpajakan Indonesia”

Menyoal Pajak untuk Penulis

Beberapa hari belakangan, netizen ramai-ramai membicarakan soal pajak untuk profesi penulis. Pemicunya adalah tulisan Tere Liye yang isinya mengeluhkan pajak royalti yang dianggapnya terlalu tinggi, lalu netizen banyak yang merespon. Sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberikan klarifikasi dan penjelasan melalui situs pajak.go.id dan akun twitter resmi DJP (@DitjenPajakRI), tetapi tampaknya banyak netizen yang belum mengerti aspek perpajakan untuk penulis secara utuh.

DJCpW72VAAEsQ7m

Lalu, bagaimana aspek perpajakan untuk penulis yang sebenarnya?  Continue reading “Menyoal Pajak untuk Penulis”

Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Paksa

Direktorat Jenderal Pajak selalu menetapkan target pencairan piutang pajak setiap tahun. Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015, target pencairan piutang pajak adalah Rp20 triliun dan realisasi pencairannya hanya Rp13,6 triliun. Ini berarti tingkat realisasi pencairan piutang pajak pada 2015 hanya 69,8%. Pencairan tersebut mencakup pencairan piutang melalui Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pelelangan, pemblokiran, pencegahan, dan penyanderaan.

Efektif atau tidaknya penagihan pajak melalui Surat Paksa sangat menentukan efektivitas siklus penagihan pajak secara keseluruhan. Bila penerbitan Surat Paksa tidak efektif, siklus penagihan pajak akan menjadi semakin panjang. Tentu hal tersebut akan berimbas pada makin banyaknya waktu yang dibutuhkan dalam proses pencairan piutang pajak serta menambah biaya penagihan.

Untuk mengetahui efektivitas penerbitan Surat Paksa, penulis telah menghimpun sejumlah data mengenai jumlah penerbitan dan pencairan Surat Paksa dari beberapa Kantor Pelayanan Pajak.

efektivitas1efektivitas2 Continue reading “Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Paksa”